DPRD SBD Jangan Terjebak, Harus Bedakan Hak Politik dan Kewajiban

Selasa, 21 Januari 2014 11:15 WITA

+ Share 

Laporan Wartawan Pos Kupang, Edy Bau 

POS KUPANG.COM, KUPANG -- Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) diminta untuk bisa membedakan mana yang menjadi hak politiknya dan mana yang menjadi kewajibannya sebagai wakil rakyat.

Ini penting agar kewajiban sebagai wakil rakyat tetap dilakukan meskipun ada proses politik yang sedang berjalan.Karena itu, pembahasan APBD SBD tahun 2014 mestinya tetap berjalan tanpa dipengaruhi situasi politik pasca Pilkada SBD yang belum ada titik terang.

Hal ini disampaikan beberapa anggota DPRD NTT antara lain, Jhon Umbu Deta, Syahlan Kamahi, Alfridus Bria Seran dan Armindo Soares di ruang Komisi B DPRD NTT, Senin (20/1/2014).

Mereka mengatakan itu menanggapi pernyataan pimpinan DPRD SBD yang diberitakan media massa bahwa DPRD SBD tidak bisa melakukan rapat membahas anggaran pendapatan dan  belajan daerah (APBD) karena situasi politik di daerah itu.

Menurut anggota DPRD NTT ini, alasan yang disampaikan itu sangat tidak substantif dan terkesan DPRD SBD tidak bisa memilah hak politik dan kewajibannya.

"Alasan yang disampaikan pimpin DPRD SBD bahwa pembahasan apbd tidak dilakukan karena situasi politik itu alasan yang tidak substansif. Mestinya DPRD terutama pimpinan menjalankan seluruh agenda pembahasan berbagai program dan kegiatan yang disampaikan pemerintah," tegas 

John Umbu Deta yang berasal dari SBD ini.

Dikatakannya, tugas dan kewajiban pimpinan dan anggota DPRD adalah membahas program yang berhubungan dengan kepentingan rakyat. Dan tidak dibahas dan ditetapkannya APBD SBD tahun 2014 merupakan bukti fungsi DPRD setempat tidak berjalan.

"Tugas dewan itu bermitra dengan pemerintah untuk jalankan program kerakyatan. Kami kecewa karena berbagai program fisik di SBD tahun 2013 tidak berjalan. Ada jalan di Desa Wanotalla senilai Rp 1,5 miliar Namun proyeknya gagal. Ini karena gagal kontrol dari DPRD setempat," tegasnya Umbu Deta.

Menurut Syahlan, Frid dan Armindo, kalaupun anggota atau pimpinan DPRD terlibat sebagai tim sukses paket tertentu dalam pilkada SBD lalu, hal itu tidak bisa dibawa ke ranah pembahasan APBD karena sudah tentu mengorbankan rakyat. "DPRD harus bisa membedakan hak politik dan kewajibannya sebagai wakil rakyat. Mau ketua tim sukses atau apapun silahkan, tapi jangan sampai mengabaikan kewajibannya sebagai wakil rakyat," tandas Syahlan.*

Editor: alfred_dama

Sumber: Pos Kupang